infoBaswara.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (nama Tionghoa: Zhōng Wànxué /鍾萬學) alias Ahok, lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966). Nama Ahok sebenarnya dari panggilan Hakka (阿學). Oleh Ahok sendiri, Ahok merupakan akronim dari Anak Hoki.
Ahok adalah anak pertama dari pasangan Indra Tjahaja Purnama (ayah) dan Buniarti Ningsing (ibu) yang merupakan keturunan Tionghoa-Indonesia. Bersama ketiga adiknya, Ahok menghabiskan masa kecilnya di Desa gantung, Belitung Timur, sampai tamat sekolah menengah pertama. Ahok kemudian hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya.
Ahok merupakan ayah dari Nicholas, Natania, dan Daud Albeenner, dan istrinya yang bernama Veronica.
Pendidikan Ahok
Di Jakarta, Ahok mengambil Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Mineral di Universitas Trisakti. Setelah mendapatkan gelar Insinyur Geologinya pada tahun 1989, Ahok kembali ke kekampung halamannya dan mendirikan sebuah CV Panda yang bergerak pada bidang kontraktor pertambangan PT Timah.
Dua tahun setelah itu, Ahok melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar MAgister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya. Setelah mendapatkan gelar tersebut, dia kemudian bernaung di bawah PT Simaxindo Primadaya dan menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.
Karier Bisnis Ahok
Pada tahun 1992, Ahok mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Pada tahun 1995, Ahok memutuskan berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya. Kemudian, ia mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).
Pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (pengolahan dan pemurnian bijih timah) di KIAK. Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.
Kiprah Politik Ahok
Pada tahun 2004 Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB), sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004, Ahok mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm. Sjahrir.
Ahok Bupati Belitung Timur
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belitung Timur tahun 2005, Ahok berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pasangan Basuki-Khairul ini unggul di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi lumbung suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu. Ahok kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Khairul Effendi.
Keputusan mundur itu mewariskan posisi kepada wakil bupati ini di kemudian hari menjadi masalah, karena Khairul Effendi memberikan testimoni kekecewaannya kepada Ahok, yang dianggap meninggalkan janji politiknya atas Belitung Timur, tanpa menyelesaikannya.
Ahok dalam Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2007
Di Pilkada Gubernur Bangka Belitung tahun 2007, Ahok mengambil bagian menjadi kandidat calon Gubernur. Presiden RI Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kala itu mendukung Ahok untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung dan ikut berkampanye untuknya. Gus Dur menyatakan bahwa “Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warganya”. Namun dalam pemilihan tersebut ia dikalahkan oleh rivalnya, Eko Maulana Ali.
Ahok sebenarnya telah berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2011 melalui jalur independen. Ia sempat berusaha mengumpulkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) untuk bisa memenuhi persyaratan maju menjadi calon independen. Namun pada awal tahun 2012, ia mengaku pesimistis akan memenuhi syarat dukungan dan berpikir untuk menggunakan jalur melalui partai politik.
Pada akhirnya, Ahok mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Pasangan Jokowi-Basuki ini mendapat 1.847.157 (42,60%) suara pada putaran pertama, dan 2.472.130 (53,82%) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.
Ahok Sebagai Gubernur DKI
Ahok tadinya merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Ia kemudian menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 19 November 2014, melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo selaku gubernur kala itu, yang terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014.
Ahok merupakan warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan pertama yang menjadi gubernur di provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta pernah dijabat oleh pemeluk agama Kristen Katolik, Henk Ngantung (Gubernur DKI Jakarta periode 1964-1965).
Sebelum menjabat Gubernur DKI, Ahok pernah duduk sebagai anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2009-2014 dari Partai Golkar. Ia mengundurkan diri dari Golkar pada 2012, setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2012.
Ahok pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Ahok merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur.
Dalam pemilihan gubernur Jakarta 2012, pasangan Jokowi-Basuki memenangkan pemilu dengan presentase 53,82% suara. Pasangan ini dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada 10 September 2014, Ahok memutuskan keluar dari Gerindra karena perbedaan pendapat soal RUU Pilkada. Partai Gerindra mendukung RUU Pilkada sedangkan Basuki dan beberapa kepala daerah lain memilih untuk menolak RUU Pilkada karena terkesan “membunuh” demokrasi di Indonesia.
Pada tanggal 1 Juni 2014, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk berkampanye sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden Indonesia 2014, Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih pada Pilpres 2014, tanggal 16 Oktober 2014 Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka secara otomatis, Ahok menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Ahok melanjutkan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta tanpa dukungan partai (independen), hingga akhirnya dirinya dilantik sebagai Gubernur DKI pada 19 November 2014.
Pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar Basuki dilantik menjadi Gubernur. Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan berbagai tentangan, antara lain dari FPI dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Front Pembela Islam menolak pengakatan Basuki dengan tiga dasar: (1) Basuki tidak beragama Islam, (2) perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, (3) penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok.
Penolakan FPI terhadap Basuki telah berlangsung selama beberapa bulan dan berujung pada bentrokan yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2014. Saat itu, 200 orang massa FPI bentrok dengan petugas kepolisian di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Massa FPI melempar batu seukuran kepalan tangan ke arah polisi yang berjaga di sana, akibatnya 16 polisi terluka—dua di antaranya memar di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit—dan empat pegawai DKI terkena lemparan batu. Massa FPI juga masuk ke dalam gedung DPRD dan mendorong barisan Polisi yang dalam kondisi tidak siap dan tidak menggunakan peralatannya. Setelah berhasil dihalau oleh petugas kepolisian, massa FPI pindah ke depan Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan.
Menanggapi demonstrasi yang diwarnai aksi pelemparan batu tersebut, Ahok mengirimkan surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri RI. Ahok meminta kepada kepolisian untuk menemukan dalang intelektual yang membuat massa bertindak anarkistis dalam unjuk rasa 3 Oktober 2014 tersebut.Ahok berpendapatan, bahwa meskipun berorganisasi merupakan hak setiap warga negara, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkistis saat berdemonstrasi. Ahok memperkirakan bahwa aksi anarkistis tersebut direncanakan sebab ditemukan batu dan kotoran sapi yang sulit ditemui di tempat kejadian. Di pihak lain, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhamad Taufik memandang unjuk rasa yang berakhir ricuh terjadi karena kesalahan Ahok yang menjadi akar permasalahan utama kekesalan FPI.
Penolakan juga datang dari anggota DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih. Beberapa anggota DPRD DKI dari KMP, yaitu Muhamad Taufik dari fraksi Gerindra, Lulung Lunggana dari fraksi PPP, Nasrullah dari fraksi PKS, dan Maman Firmansyah dari fraksi PPP, bahkan turut serta turun ke jalan dan berorasi bersama FPI dan meneriakkan seruan untuk melengserkan Ahok, meskipun beberapa hari sebelumnya FPI melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Puncaknya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih tidak menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD tentang pengumuman Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 14 November 2014. Ahok akhirnya resmi dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi pada 19 November 2014 di Istana Negara.
Penghargaan yang Diterima Ahok
– Tokoh Anti Korupsi dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan (KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Masyarakat Transparansi Indonesia), 2007
– Salah satu dari 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia, Majalah Tempo, 2006
– Gold Pin, Fordeka (Forum Demokrasi), 29 Oktober 2006
Sejumlah Kontroversi Ahok
Sejumlah kasus kontroversi menghadang Ahok dalam jabatannya sebagai Gubernur DKI. Kasus kontrobersi itu misalnya, soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, yang oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Ahok dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 191 Miliar.
Penertiban Kalijodo pada tanggal 29 Februari 2016, dinilai banyak kalangan sebagai salah satu langkah salah Ahok dalam soal penggusuran warga. Ahok dipandang tidak memedulikan warga miskin kota. Namun, Ahok beralasan, bahwa pemukiman di Kalijodo melanggar jalur hijau, tempat prostitusi, penjualan alkohol, hiburan malam, dan perjudian. Penertiban pun dilakukan, dan berjalan lancar, setelah sebelumnya penduduk yang ber-KTP DKI dipindah ke rusunawa.
Kasus proyek dermaga, pada bulan April 2009, media memberitakan pemeriksaan Ahok oleh polisi setelah Pemilu untuk kasus proyek dermaga atau Pelabuhan ASDP di Kecamatan Manggar yang diduga bermasalah. Namun polisi menyatakan tidak ingin pemeriksaan ini berakhir dengan pembunuhan karakter oleh media massa. Ahok mengeluarkan bantahan resmi melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan lahan, bukan melaksanakan proyek tersebut. Keterangan Palsu Pada Akta Otentik dan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang diperkarakan ternyata terjadi pada tahun 2007, setelah ia tak lagi menjabat. Ahok kemudian menyatakan bahwa ia hanya dipanggil menjadi saksi, bukan tersangka.
Pelarangan pemotongan hewan kurban, menjelang hari raya Idul Adha 1435 H, muncul isu bahwa pemerintah DKI Jakarta melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban yang merebak saat aksi demonstrasi yang dilakukan massa Front Pembela Islam di depan Gedung DPRD DKI, Jumat, 26 September 2014. Ahok sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta kala itu membantah tuduhan ini dan menyatakan pemerintah DKI Jakarta tidak melarang kurban, tetapi melarang penjualannya di jalur hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Sengketa APBD pada tahun 2015, pemerintahan Basuki terlibat sengketa dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan penetapan APBD tahun itu. Akibat sengketa ini, hingga Februari 2015 APBD DKI Jakarta belum ditetapkan.[51] APBD DKI 2015 gagal disahkan meskipun mediasi telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga DKI Jakarta harus berbalik menggunakan pagu APBD 2014.
Sebuah kelompok pendukung Ahok di jalur independen dibuat dengan nama “Teman Ahok”. Relawan Ahok ini mendukung Ahok dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017, dengan kegiatan pengumpulan KTP sebanyak 1 juta buah. Namun, pada 27 Juli 2016, Ahok mengeluarkan keputusan untuk memilih jalur parpol yang terdiri dari Nasdem, Hanura dan Golkar. Keputusan tersebut memunculkan rasa kecewa dari pihak yang menginginkan Ahok memilih jalur independen, sehingga memunculkan tagar #BalikinKTPGue di Twitter yang sempat menjadi Trending Topic.
Kasus kontroversi terakhir, sangat menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia, yaitu soal kasus surat Al Maidah 51. Mulanya, sejak 5 Oktober 2016, beredar video berjudul ‘Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51’. Video itu menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter.
Kasus itu memicu terjadinya Aksi Bela Islam II atau Aksi 4 November, yang berakhir ricuh dengan 3 mobil aparat dibakar, 18 mobil rusak, 160 pendemo dirawat karena terkena gas air mata, dan lebih dari 80 polisi luka termasuk 8 polisi yang luka berat. Tak lama setelah itu, muncul Aksi 212 (Aksi Bela Islam 3) pada 2 Desember 2016 – ini aksi Islam terbesar sepanjang sejarah RI, dan terakhir Aksi 112 (pada 11 Februari 2016) di Masjid Istiqlal Jakarta.
Dan, pada tanggal 16 November 2016, Ahok secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama. Meskipun berstatus tersangka dan telah menjalani beberpa kali sidang, sesuai Undang-undang Pilkada, Ahok masih tetap dapat mengikuti tahapan Pilkada sebagai calon Gubernur.
Di tengah konsentrasi terhadap kasus hukum yang menjeratnya, Ahok akhirnya mampu menyelesaikan kampanye-nya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 11 Februari 2017. Sejak 11 Februari pula, posisinya sebagai gubernur definitif DKI Jakarta dikembalikan kepadanya hingga Oktober 2017 mendatang.
Merangkum biografi di atas, inilah Profil Singkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok:
Nama: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Tanggal lahir: Rabu, 29 Juni 1966
Lahir di Manggar, Bangka Belitung
Zodiak: Cancer
Kebangsaan: Indonesia
Agama: Kristen
Profesi: Politisi & Pengusaha
Hobi: Menulis
Istri: Veronica Tan
Anak: Nicholas (1998), Nathania (2001), dan Daud Albeenner (2006)
Ayah: Indra Tjahaja Purnama (Alm)
Ibu: Buniarti Ningsih
Email: [email protected]
Twitter: @basuki_btp
Situs Web: ahok.org
Pendidikan
- Program Pasca Sarjana Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi.
- Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta, 1994.
- Sarjana Teknik Geologi di Universitas Trisakti Jakarta, 1990.
- SMA III PSKD Jakarta, 1984.
- SMP No. 1 Gantung, Belitung Timur, 1981.
- SDN No. 3 Gantung, Belitung Timur, 1977.
Karir
- Anggota Komisi II DPR RI, 2009 – 2014.
- Direktur Eksekutif Center for Democracy and Transparency (CDT.3.1).
- Bupati Belitung Timur, 2005 – 2006.
- Anggota DPRD Belitung Timur bidang Komisi Anggaran, 2005 – 2006.
- Asisten Presiden Direktur bidang analisa biaya dan keuangan PT. Simaxindo Primadaya, Jakarta, 1994 – 1995.
- Direktur PT. Nurindra Ekapersada, Belitung Timur, 1992 – 2005.
- Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012)
- Gubernur DKI Jakarta (2014)
Organisasi
- Ketua Dewan Yayasan Sosial dan Agama di Jakarta
Penghargaan
– Tokoh Anti Korupsi dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan (KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Masyarakat Transparansi Indonesia), 2007
– Salah satu dari 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia, Majalah Tempo, 2006
– Gold Pin, Fordeka (Forum Demokrasi), 29 Oktober 2006
Itulah Siapa Ahok? yang dirangkum dari berbagai sumber. [CT]
